Medan, bidikkasusnews.com – Jelang memperingati HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Kota Medan Bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar/ keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Rabu (16/8).
Rapat paripurna yang dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE ini juga turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Medan, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny Ismiralda Wiriya Alrahman, segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, camat, tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Dengan tema HUT ke-78 Kemerdekaan RI "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju" tahun ini, adalah panggilan untuk terus bekerja keras, berinovasi, dan berkolaborasi demi mencapai kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Kota Medan.
Orang nomor satu di Pemko Medan ini beserta seluruh yang hadir selanjutnya dengan serius mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Mengenakan pakaian adat Baju asal Tanimbar dari Provinsi Maluku, Presiden dalam pidatonya mengatakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Dimana 68 persen penduduk usia produktif. “Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional,” kata Presiden.
Kemudian, Presiden menambahkan, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Sehingga, jelasnya, strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Apalagi, Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022.
Disamping itu, ungkap Presiden, Indonesia juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, menyiapkan anggaran perlindungan sosial, kalau dijumlah dari tahun 2015 sampai tahun 2023 total sebesar Rp3.212 triliun.
"Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," jelasnya.
R-APBN TA 2024
Dalam RUU APBN TA 2024 Presiden Joko Widodo telah menetapkan rencana belanja negara sebesar Rp 3.304,1 triliun. Rancangan belanja ini sekaligus menjadi belanja terakhir yang akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.
Adapun, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
"Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun," papar Joko Widodo dalam Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan.
Joko Widodo juga menegaskan pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Joko Widodo juga menyampaikan saat ini Pemerintah mendesain APBN 2024 agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.
Selain itu APBN 2024 juga harus bisa mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari goncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
"APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, karenanya kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," jelas Joko Widodo.
Upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.
Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut.
Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.
Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Dan Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Selain mengikuti pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar/ keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution sebelumnya juga telah mengikuti pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang Laporan Kinerja Lembaga Negara dan pidato Presiden dalam rangka HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia.
(Adv/Redaksi)
Komentar