Aek Kanopan, Bidikkasusnews.com - Puluhan masyarakat mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bersatu Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lakukan unjuk rasa damai di PMKS PT MSJ Pulodogom, Jumat (25/8/2023).
Kehadiran mereka ke PMKS MSJ usai menyambangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor DPRD Labuhanbatu Utara. Kepada Dua institusi itu masa melaporkan kegiatan PMKS yang telah melakukan pembakaran tangkai janjangan kosong di lokasi pabrik sejak beberapa bulan yang lalu.
Dalam tuntutannya, Massa meminta pengoperasian tungku bakar janjangan kosong (jankos) perusahaan itu agar dihentikan.
Dalam orasinya masyarakat desa Pulo Dogom bersama-sama menolak tentang pengoperasian tungku bakar janjangan kosong (jankos) tersebut karena dapat mengganggu kesehatan mereka. Akibat pembakaran janjangan kosong tersebut tentu saja mencemari udara segar sekitar lokasi pabrik tempat masyarakat bermukim.
Selain pencemaran udara maaih ada lagi polusi kebisingan yang diakibatkan dari suara mesin pabrik saat beroperasi. Menurut mereka suara bising tersebut sangat menganggu mereka apalagi saat beribadah.
Menyikapi kejadian yang menimpa masyarakat desa Pulo Dogom itu, Ketua KNPI DPK KNPI Kualuh Hulu Anggi Hasbi, SH berkomentar, seperti tertulis dalam undang-undang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara ".
Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain, tutur Hasbi.
" Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ".
Namun ada yang janggal menurut Ketua DPK KNPI Kualuh Hulu itu, saat masyarakat membutuhkan dukungan dan perhatian pemimpin mereka, Kepala Desa Pulo Dogom tidak hadir bersama mereka.
Masih menurut Hasbi, sang Kepala desa Pulo Dogom harus turut bersama masyarakat untuk menjembatani dan menyampaikan kegelisahan massa kepada pihak perusahaan. Saat unjuk rasa itu, masyarakat tentu sangat menanti kehadiran sosok kepala desa yang bisa menyambung komunikasi agar terjadi pemecahan solusi antara masyarakat dan perusahaan.
" Saya menduga bahwasanya kepala desa Pulo Dogom ingin tutup mata dan telinga terhadap permasalahan yang sedang di suarakan masyarakat, Apalagi menurut informasi salah satu dari pengurus desa Pulo dogom menjadi bagian pekerja di perusahaan".
" Karena itu kuat dugaan saya Kepala desa Pulo dogom memiliki hubungan yang harmonis kepada perusahaan sehingga terkesan abai dan tutup mata " ucap Hasbi.
Kades Pulo Dogom Rizal Parapat saat dihubungi melalui seluler menyatakan Ia mengetahui aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh warganya terhadap PKS MSJ, namun Ia tidak dapat hadir dan mendampingi mereka disebabkan Ia sedang bersama Camat Kualuh Hulu Maruli Tanjung dalam suatu kegiatan, Sabtu(26/08/2023).
" Saya tahu aksi itu, namun mulai pukul 10 pagi saya bersama Camat Kualuh Hulu dan Ibu. Ada kegiatan pemerintahan. Karena itu saya tidak dapat bersama masyarakat " ujar Rizal.
(Arie).
Komentar