Jambi, bidikkasusnews.com - Anggota DPRD Provinsi Jambi Elpisna mengungkapkan, carut marut persoalan Angkutan Batubara selama ini dikarenakan beberapa perusahaan batubara di Jambi tidak konsisten dan komit dengan aturan yang telah disepakati bersama.
Elpisina Anggota DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jamabi telah mengeluarkan beberapa aturan terkait pengoperasian Batubara tersebut, namun beberapa perusahaan tidak komitmen dengan atuaran yang telah disepakati bersama,(22/2).
"Beberapa opsi telah dilakukan Pemerintah terkait solusi angkutan barubara di Jambi, namun beberapa perusahaan tidak komitmen dengan atuaran yang telah disepakati bersama" Ujar Elpisina.
Elpisina juga menyebutkan dalam rapat terakhir, diputuskan tiga skema dalam pengangkutan batubara di Provinsi Jambi, Ketiga opsi diharapkan dapat mengatasi persoalan dampak negatif jika angkutan batubara kembali dibuka dan beroperasi di jalan nasional dan opsi yang yang dipilih pemprov jambi dinilai Dewan sangat baik dan pas untuk saat ini, tetapi beberapa perusahaan tambang batubara ini tidak komitmen.
"Ketika Gubernur sudah memberikan izin operasi dengan catatan membatasi jumlah armada ada beberapa perusahan yang tidak komit, itu permasalahan yang kerap terjadi selama ini, “ ucap Elpisina
Setelah armada tersebut di stop sementara, pihak Perusahaan terkesan tidak peduli atau buang diri dan tidak mau tanggung jawab, bahkan berdalih itu bukan urusan mereka.
“Jika berpedoman pada UU Minerba itu jelas, bahwa proses oenambangan itu mulai dari eklpoistasi, eksplorasi, transportasi dan penjualan itu merupakan satu rangkaian semua, dan tidak bisa perusahaan tambang mau lari dan lepas tangan dari itu semua persoalan itu".pungkasnya.
(Arif)
Komentar