PADANG, Bidikkasusnews.com - Bencana banjir bandang, banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, menjadi tanggungjawab yang cukup berat yang harus dipikul oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy.
Bencana di tiga daerah di Sumbar itu, selain menimbulkan korban jiwa, juga dampak kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Dampak kerusakan infrastruktur yang terparah adalah terputusnya akses jalan utama di Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar.
Data hingga 20 Mei 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, kerugian sementara akibat bencana mencapai Rp108,38 miliar. Bencana di Sumbar pada Sabtu (11/5) lalu mengakibatkan 61 orang meninggal, 11 orang masih pencarian. Bencana juga berdampak ribuan orang harus mengungsi. Data sementara di Agam sebanyak 196 jiwa mengungsi, Padang Panjang (291 orang), di Tanah Datar (3.030 orang). Warga mengungsi juga terjadi di Padang Pariaman sebanyak 35 KK.
Bencana juga mengakibatkan kerusakan parah pada pemukiman warga, sekolah, tempat ibadah, puskesmas hingga putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan.
Sebagai orang nomor satu di Sumbar, Mahyeldi dengan keikhlasannya, mengambil peran tanggungjawab yang berat itu sejak hari pertama pascabencana. Siang malam Mahyeldi berjibaku mendatangi lokasi bencana, meninjau dan memastikan korban bencana ditangani. Termasuk juga memastikan proses evakuasi korban meninggal dan pencarian korban yang hilang, agar maksimal. Termasuk pemulihan infrastruktur dilakukan secepatnya.
Untuk memastikan korban bencana dapat ditangani dengan baik, Mahyeldi meminta seluruh RSUD, khususnya RSUD Acmad Mochtar agar menerima pasien korban bencana tanpa dipungut biaya sepersen pun dan berikan pelayanan yang maksimal.
Kepedulian terhadap korban bencana dibuktikan Mahyeldi, saat secara spontan dalam perjalanannya meninjau lokasi bencana, nekat langsung turun ke jurang di Sitinjau Lauik mengevakuasi korban bencana longsor yang kendaraannya masuk jurang.
Dalam upaya penanganan bencana, Mahyeldi menginstruksikan jajaran OPD lingkup Pemprov Sumbar turun ke lokasi bencana, mendirikan pos-pos penanggulangan bencana untuk menangani korban bencana, menggalang dan memastikan bantuan datang cepat, mendirikan dapur umum untuk korban bencana terpenuhi.
Melalui rapat-rapat kordinasi setiap hari hingga tengah malam, Mahyeldi melakukan evaluasi setiap penanganan bencana, jam demi jam, hari demi hari. Bahkan, agar akses ke lokasi bencana di tiga daerah lebih dekat dan untuk lebih dekat dengan korban bencana, Mahyeldi rela berpindah kantor ke Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Mahyeldi aktif membangun komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membantu penanganan bencana di Sumbar. Termasuk juga mengalang bantuan dari BUMN, BUMD, swasta dan Perantau Minang dan provinsi tetangga.
Melalui rapat-rapat kordinasi dengan pemerintah pusat, Mahyeldi melaporkan perkembangan kondisi bencana di Sumbar kepada pemerintah. Apa yang dilakukan Mahyeldi tersebut menimbulkan simpati dan empati pemerintah pusat. Sejumlah menteri datang ke Sumbar melihat kondisi langsung di lokasi bencana. Sejumlah bantuan mengalir dari pemerintah pusat.
Sebut saja, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M datang ke lokasi bencana dan menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari dan mengkoordinir, Basarnas, TNI, Polri, kementerian dan seluruh pihak ikut terlibat penanganan bencana semala masa tanggap darurat. Juga ada kunjungan Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D ke Sumbar rapat bersama Mahyeldi menyampaikan potensi bencana yang perlu diwaspadai dan diantisipasi.
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto juga datang ke Sumbar menyalurkan bantuan 17 truk , yang isinya berupa 20 ton beras, 10 ribu dus mie instan, 600 pasang sepatu booth, 3 ribu selimut serta 3 ribu perlengkapan mandi untuk korban bencana.
Menteri Sosial, Tri Rismaharini datang ke lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukit Batabuah Kabupaten Agam, mengecek langsung respons penanganan dan semua fasilitas di pengungsian. Kementerian Sosial menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari tenda-tenda pengungsian, tandon air (toilet umum), logistik, kasur, hingga selimut. Juga ada tenda layanan kesehatan, psikososial untuk anak-anak, tenda latihan vokasi dan tenda ibadah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meninjau proses perbaikan jalan yang terputus di Lembah Anai. Foto: Ari/Biro Adpim Sumbar.
Juga ada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang datang ke lokasi bencana. Ada 2 ribu hektar lahan pertanian terdampak bencana. Andi Amran memastikan, mengalokasikan bantuan Rp33,34 miliar untuk memulihkan sektor pertanian pascabencana banjir dan banjir bandang di Sumbar. Bantuan untuk pertanian di Sumbar agar direhabilitasi kembali. Bantuan itun berupa benih, pupuk, dan alat mesin pertanian untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat bencana.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono juga menyalurkan bibit ikan pembudidaya ikan di lokasi bencana dan bantuan lainnya untuk korban bencana.
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy menyebut, kedatangan sejumlah meteri dan pejabat tinggi nasional ke Sumbar pascabencana, mengindikasikan betapa besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Sumbar.
Tidak hanya komunikasi koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Mahyeldi membawa sejumlah Kepala OPD Pemprov Sumbar “jemput bola” mendatangi Komisi V DPR RI di Jakarta, (Kamis (16/5) untuk beraudiensi dengan wakil rakyat tersebut.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi memohon dukungan mempercepat pembangunan Sabo Dam penahan aliran lahar dingin Gunung Marapi, hingga pembangunan sejumlah infrastruktur strategis bagi Sumbar lainnya, yakni, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik serta percepatan pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin-Bukittinggi-Limapuluh Kota.
Mahyeldi juga mengajukan permohonan penanganan bencana di Sumbar langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam, Selasa (21/5) lalu.
Permohonan Mahyeldi tersebut mendapat respon positif. Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR segera memulai membangun minimal enam unit Sabo Dam di Gunung Marapi pada tahun ini juga. Menurut Jokowi, berdasarkan hitungan Kementerian PUPR, untuk meminimalisir risiko banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi di masa mendatang, dibutuhkan 56 unit Sabo Dam.
Jokowi menilai, penanganan bencana oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Mulai dari proses evakuasi korban, penanganan pengungsi, hingga pembangunan jalan dan jembatan darurat. “Kemudian juga untuk rumah yang rusak ada 625 rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, Yang rusak berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya,” kata Jokowi.
Dari 159 rumah penduduk yang rusak berat, kata Jokowi, 100 pemilik rumah di antaranya sudah setuju untuk direlokasi atau dipindahkan ke tempat lebih aman. Sementara sisanya masih dalam proses. Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR segera memulai pembangunannya.
Jokowi juga menyatakan, sampai saat ini petugas masih terus mengupayakan proses pencarian bagi para korban yang masih hilang. Sementara logistik harian pengungsi cukup untuk tiga minggu ke depan.
(AD.ADPSB/ Delco Fitril,S.IP Staf Redaksi)
Komentar