Medan, bidikkasusnews.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara (Sumut) Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si enggan berkomentar mengenai Proyek Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 yang menelan anggaran dana yang cukup fantastis hingga Rp. 231 Milyar lebih.
Enggan berkomentarnya Kadisdik Sumut ini dinilai dari sikap tidak memberikan tanggapan apapun pada link berita yang dikirim melalui WhatsApp dengan tujuan meminta tanggapan beliau terkait Statement Atta Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (GPMP-SU) beberapa waktu yang lalu. (Senin 03/07/2024)
Bukan hanya itu, jurnalis juga mencoba menghubungi beliau dengan Panggilan WhatsApp, lagi-lagi Abdul Haris menghindar dengan tidak mengangkat panggilan tersebut.
Dalam statement Atta, Sosok Ketua GPMP SU ini mengulik seputar BOS Afirmasi 2019 dengan menyedot Anggaran Negara sebesar 231 Milyar lebih, yang di gelontorkan lebih dari 2 ribuan Sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah Siswa Sasaran Prioritas berjumlah 83 ribuan siswa se-Provinsi Sumut, menurutnya Proyek tersebut tidak terpublish secara umum. (27/06/2024)
"Ada kucuran dana BOS Afirmasi pada tahun 2019, total anggarannya Rp. 231 Milyar lebih untuk 2 ribuan sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA Negeri dengan jumlah Siswa Sasaran Ptioritasnya 83 ribuan siswa se-Provinsi Sumatera Utara, hingga saat ini tidak tetpublis secara umum". Paparnya
Ketua GPMP-SU itu juga menjelaskan bahwa menurutnya pelaksanaan atas proyek tersebut diduga tidak maksimal dilaksanakan bahkan ia juga menduga realisasi BOS Afirmasi tersebut tidak tepat sasaran.
"Diduga proyek tersebut tidak maksimal dilaksanakan, bahkan patut juga diduga bahwa Penerima dana BOS Afirmasi juga tidak tepat sasaran". Ungkapnya.
Berita sebelumnya, Sorotan Tajam, Atta Ketua GPMP-SU Terkait Proyek BOS Afirmasi TA. 2019 senilai Rp. 231 Milyar, Atta menilai ada dugaan penyalahgunaan terkait Anggaran BOS Afirmasi, menurut Atta pertanggungjawabannya dan realisasinya perlu dipertanyakan.
Lebih lanjut Atta mengatakan Anggaran yang sangat fantastis ini digelontorkan Kementerian Pendidikan Pusat ke daerah-daerah terutama Provinsi Sumut, sehingga LPJ nya juga perlu diawasi dan dikawal.
Menurut data yang dihimpun Atta dari beberapa sekolah yang berada disalahsatu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, bahwa proyek dari BOS Afirmasi TA. 2019 tidak maksimal dikerjakan.
Atta meminta kepada DPRD Sumut, Kejaksaan, dan Kepolisian turut serta mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengolah Anggaran Negara yang dibiayai dari Pajak Rakyat.
(Ricki Chan)
Komentar