Labura, bidikkasusnews.com - Kabar mengejutkan datang dari jantung kawasan hutan lindung di wilayah Tanjung Leidong. Kelompok Tani Hutan (KTH) Mardesa kini menjadi sorotan tajam setelah diduga kuat menjadi aktor utama dalam perusakan kawasan hutan lindung dengan menggunakan alat berat secara ilegal.
Gerakan Masyarakat Pemuda Revolusi (GEMPAR) Labuhanbatu Utara tak tinggal diam. Laporan mereka langsung ditindaklanjuti oleh Tim Penegakan Hukum (GAKKUM) Wilayah Sumatera Utara, Kamis 10 Juli 2025 melakukan investigasi lapangan di titik-titik yang diduga mengalami kerusakan parah.
Ketua Umum GEMPAR, Maulidi Azizi, menyampaikan pernyataan tegas kepada wartawan.
“Ini bukan lagi isu lingkungan biasa. Ini kejahatan kehutanan yang nyata. Kami menuntut sanksi tegas terhadap KTH Mardesa dan penindakan hukum bagi semua oknum yang terlibat. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas!”
Tak hanya GEMPAR, dukungan serius juga datang dari lembaga hukum. Muslim Nasution, Advokat dari Posbakumadin, menyatakan pihaknya siap mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.“Kami tidak akan mundur. Jika perkara ini naik ke penyidikan, kami akan dampingi GEMPAR hingga tuntas. Hari ini, satu alat berat yang digunakan untuk merusak kawasan hutan telah resmi diamankan di Kantor KPH Wilayah III Kisaran. Ini bukti bahwa pelanggaran serius telah terjadi,” tegasnya.
“Kami juga mengapresiasi langkah cepat GAKKUM Sumut yang langsung turun ke lokasi. Ini membuktikan bahwa proses hukum masih punya taring, asal dikawal dengan serius oleh masyarakat sipil,” lanjut Muslim.
Divisi Investigasi GEMPAR, Sulaiman Tanjung, bahkan menyatakan pihaknya tidak membuka ruang damai bagi pelaku kejahatan lingkungan.
“Kami bukan pemburu kompromi. Bagi kami, pelaku kejahatan perusakan hutan adalah musuh publik. Mereka bukan cuma merusak alam, tapi juga merampas masa depan generasi,” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, tim GAKKUM Sumut masih melakukan pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak. Aktivis lingkungan dan masyarakat diminta terus mengawal agar kasus ini tidak berakhir di tengah jalan, seperti banyak kasus kehutanan sebelumnya yang hilang ditelan kompromi dan tekanan politik.
(Abu Sofyan)
Komentar