Simalungun, bidikkasusnews.com - Setelah ramai dengan isu kutipan 25 juta per Nagori atau Pangulu (Kepala Desa) dengan alasan pengamanan kini AKSI DPC Kabupaten Simalungun kembali menjadi sorotan. Yang mana mereka kembali lagi melakukan kutipan tambahan sebesar 10 juta setiap Nagori dengan dalih untuk biaya pelaksanaan pelatihan melalui SIGMA.
Pelatihan yang diadakan bertemakan “Ketahanan Pangan Yang Sehat dan Aman serta Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes.”
Kegiatan ini dimulai pada hari Minggu 3 Agustus 2025. Dalam pelaksanaannya, AKSI DPC Simalungun bekerja sama dengan Sinergi Generasi Mandiri (SIGMA) yang beralamat di Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
Pelatihan ini dibagi menjadi tujuh gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 6 Agustus 2025 dan telah selesai digelar. Peserta yang ikut dalam gelombang pertama berasal dari Kecamatan Bosar Maligas, Gunung Malela, Bandar, dan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun dilaksanakan di Simalungun City Pamatang Raya.
Namun terdapat beberapa ketidaksesuaian antara apa yang tertulis di surat undangan dengan kenyataan di lapangan. Dalam surat undangan nomor 09.2/DIKLAT-DESA/SIGMA/VII/2025 dinyatakan bahwa pelatihan akan menghadirkan lima narasumber. Tapi menurut salah satu peserta pelatihan dari Bandar Masilam pada Selasa 5 Agustus 2025, hanya 2 (dua) narasumber yang hadir selama kegiatan berlangsung. “ungkapnya.
Selain itu waktu pelaksanaan pelatihan juga tidak sesuai dengan yang tertulis di surat undangan. Surat tersebut menyatakan pelatihan akan berlangsung selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam namun kenyataannya , pelatihan hanya dilaksanakan selama 2 hari 3 malam. Peserta memang datang pada hari Minggu 3 Agustus 2025, namun mereka hanya check-in dan beristirahat di kamar. Pelatihan baru dimulai pada hari Senin dan Selasa. Sementara pada hari Rabu peserta langsung check-out tanpa ada sesi pelatihan lagi.
Mendengar imformasi ini awak media mencoba mengkonfirmasi Kabid Pemerintahan Nagori (PemNag) Ibu Boru Sitinjak mengenai sumber dana pelatihan. Ia menyatakan bahwa anggaran bimtek diambil dari Anggaran Dana Nagori (ADN) yang diduga diambil dari pos perjalanan dinas. Namun ia mengatakan agar lebih jelasnya ia menyarankan agar hal ini ditanyakan langsung kepada Kabid BumNag karena itu merupakan bidang mereka. Sayangnya saat awak media mencoba mengunjungi ruang bidang BumNag, tidak ditemukan satupun pegawai di dalam kantor.
Menanggapi hal ini Ketua Lembaga Habonaron Do Bona (LHDB), W. Damanik meminta agar Bupati Simalungun memperhatikan kondisi para pangulu. Hal ini dikarenakan banyak kepala desa yang mengeluhkan beban kutipan yang dilakukan oleh asosiasi.
Diharapkan dengan adanya perhatian dari pihak pemerintah daerah struktur dan pelaksanaan pelatihan serta pengelolaan dana dapat lebih transparan dan akuntabel sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, ujar Ketua Lembaga Habinaron Do Bona.
(Js)
Komentar