Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Dugaan penyimpangan anggaran proyek pengerasan jalan di Lingkungan Pasar Bilah II B, Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kini menjadi sorotan serius publik. Meski isu dugaan pemotongan anggaran hingga hampir 40 persen telah mencuat, Camat Kualuh Hilir hingga saat ini memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi. Minggu, (25/1/2026).
Proyek pengerasan jalan dengan panjang 132,5 meter dan lebar 2,5 meter tersebut diketahui dibiayai dari anggaran negara sebesar Rp70.000.000. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dana yang diterima Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana lapangan diduga hanya sekitar Rp 40.000.000.
Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp30.000.000 yang hingga kini tidak jelas peruntukannya dan memunculkan dugaan kuat adanya pemotongan anggaran oleh oknum tertentu sebelum dana sampai ke pihak pelaksana.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah melihat kondisi fisik jalan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek). Berdasarkan papan proyek, ketebalan jalan seharusnya mencapai 0,25 meter, namun hasil pantauan di lapangan menunjukkan ketebalan jauh di bawah standar tersebut.
Sejumlah kejanggalan yang ditemukan berupa Masa pengerjaan proyek berakhir pada 30 Desember 2025, namun pada 15 Januari 2026 pelaksana kembali menambah dua dump truck material sertu, diduga sebagai respons atas komplain keras tokoh masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Berdasarkan perhitungan warga, total material yang digunakan hanya sekitar 17 dump truck. Dengan harga material, upah hampar manual, dan pajak, estimasi biaya pekerjaan hanya sekitar Rp 42,4 juta, jauh di bawah nilai anggaran Rp 70 juta.
Meski telah ada penambahan material susulan, warga menilai ketebalan jalan tetap tidak mencapai 25 sentimeter sebagaimana tercantum dalam spesifikasi proyek.
Sikap bungkam Lurah Kampung Mesjid dan Camat Kualuh Hilir dinilai bertolak belakang dengan arahan tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, khususnya terhadap penyalahgunaan uang rakyat.
Dalam salah satu pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan “Saya tidak akan mentolerir siapa pun yang menyalahgunakan uang negara. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada tempat bagi korupsi di pemerintahan yang saya pimpin.”
Pernyataan Presiden tersebut kini menjadi cermin tajam bagi aparatur di daerah, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Utara, agar tidak bermain-main dengan anggaran publik dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Lurah Kampung Mesjid dan Camat Kualuh Hilir tidak membuahkan hasil. Pesan dan permintaan klarifikasi yang dikirimkan awak media tidak direspons, sehingga menimbulkan kesan kuat adanya penghindaran dari pertanggungjawaban publik.
“Pantas saja timbunannya tipis. Rupanya dana yang dikelola Pokmas sudah ‘disunat’ dari atas. Separuh anggaran hilang, bagaimana mau tebal jalannya?” ujar seorang warga kepada media, Sabtu (18/1/2026).
Masyarakat Kelurahan Kampung Mesjid kini mendesak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Warga menuntut agar dilakukannya audit fisik menyeluruh di lapangan.
Mereka juga meminta penelusuran alur pencairan dan penggunaan dana dari kas kelurahan hingga rekening Pokmas, bahkan menyasar pada pemeriksaan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas selisih anggaran proyek.
Masyarakat berharap semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar ditegakkan hingga ke desa dan kelurahan, agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat tidak dijadikan ajang memperkaya diri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
(Ricki Chaniago)
Komentar