Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menjadi sorotan publik. Bantuan yang sejatinya diperuntukkan untuk menunjang kualitas pendidikan nasional itu diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Selasa, (12/5/2024)
Sejumlah nilai realisasi yang tercatat dalam dokumen administrasi tampak tersusun rapi secara kasat mata. Namun, di balik angka-angka tersebut muncul dugaan bahwa sebagian laporan hanya menjadi formalitas administratif semata. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sorotan terhadap pengelolaan dana BOS pun semakin menguat, terutama terkait transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang diterima peserta didik. Berdasarkan data yang dihimpun media dari platform publikasi pencegahan korupsi, sejumlah nilai anggaran tercatat dalam berbagai pos kegiatan lengkap dengan rincian realisasi penggunaannya.
Pada tahun 2021, sebanyak 248 sekolah negeri di Kabupaten Labuhanbatu Utara merealisasikan pengadaan aplikasi perpustakaan digital dan pembelajaran digital yang berisi e-Book, audio book, dan video book untuk mendukung pembelajaran daring. Total realisasi pengadaan tersebut mencapai Rp 918.000.000.
Salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 114345 Gunung Melayu dengan nilai realisasi sebesar Rp12.500.000. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun media, aplikasi tersebut diduga tidak lagi dapat digunakan dan sebagian siswa maupun orang tua siswa disebut tidak pernah menerima akun akses sebagaimana yang tercantum dalam spesifikasi pengadaan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 yang mencatat adanya persoalan dalam pengadaan aplikasi pembelajaran digital di lingkungan sekolah negeri Kabupaten Labuhanbatu Utara, termasuk indikasi kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian manfaat penggunaan aplikasi.
Selain itu, penggunaan anggaran pada pos pengembangan perpustakaan juga menjadi perhatian. Sejak tahun 2021 hingga 2025, SDN 114345 Gunung Melayu merealisasikan anggaran pengembangan perpustakaan sebesar Rp232.416.500. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun media, rasio ketersediaan buku dengan jumlah siswa pada setiap mata pelajaran disebut belum terpenuhi secara optimal.
Pada pos Administrasi Kegiatan Sekolah, realisasi anggaran setiap tahunnya berkisar antara Rp30 juta hingga Rp80 juta lebih, dengan total mencapai Rp264.889.836 sejak tahun 2021 hingga 2025. Berdasarkan petunjuk teknis dana BOS, pos tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional rutin, penyusunan program sekolah, percetakan ijazah, hingga fotokopi ijazah.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun di lingkungan sekitar sekolah, masih terdapat pungutan terhadap siswa terkait kebutuhan kelulusan berupa biaya ijazah dan perlengkapannya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian penggunaan anggaran administrasi sekolah dengan praktik di lapangan.
Tidak hanya itu, realisasi anggaran pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana tercatat mencapai Rp30 juta hingga Rp124 juta per tahun. Sementara itu, pos kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran mencapai Rp14 juta hingga Rp30 juta lebih per tahun, serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler mencapai Rp5 juta hingga Rp30 juta lebih per tahun.
Pos pembayaran honor menjadi salah satu yang paling mencolok. SDN 114345 Gunung Melayu tercatat merealisasikan anggaran pembayaran honor sebesar Rp40 juta hingga Rp104 juta lebih per tahun. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis BOS, pembayaran honor diperuntukkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
Meskipun nilai pembayaran honor tersebut masih berada di bawah ambang batas maksimal penggunaan dana BOS, kondisi ini tetap memunculkan pertanyaan terkait dasar penggunaannya. Sebab, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Irwan Harahap, pada akhir tahun 2025 saat berdiskusi dengan media menyebutkan bahwa hampir seluruh tenaga pendidik sekolah negeri telah ditanggung melalui anggaran daerah.
“Sudah ter-cover seluruhnya dengan honor daerah, dinda. Tidak ada lagi guru komite di sekolah negeri,” ujar Irwan saat berdiskusi dengan media.
Hal tersebut juga diperkuat oleh dokumen yang diperoleh media, yang mencatat jumlah Guru Honorer TK II Kabupaten per November 2025 sebanyak 637 orang. Selain itu, data tersebut diperjelas melalui Pengumuman Nomor: 800.1.2.2/2212/BKPSDM/2025 tentang Daftar Peserta Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal September 2025.
Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa kebutuhan pengangkatan ASN PPPK hanya sebanyak 111 orang, terdiri dari 40 tenaga teknis dan 71 tenaga guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari total 637 tenaga honorer yang tercatat, kebutuhan formasi guru PPPK hanya sebanyak 71 orang.
Kondisi tersebut dinilai memperkuat pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyebut bahwa kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri pada dasarnya telah ditanggung melalui anggaran pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian, penggunaan pos pembayaran honor dalam dana BOS memunculkan pertanyaan terkait peruntukan dan dasar penggunaannya di tingkat sekolah.
Media telah berupaya melakukan konfirmasi dengan mendatangi SDN 114345 Gunung Melayu. Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat. Sejumlah guru di sekolah tersebut juga mengaku tidak berani menghubungi kepala sekolah dan mengarahkan awak media untuk menemui operator sekolah. (27/4/2026).
Sementara itu, operator sekolah mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena hal tersebut berada di luar kewenangannya. Media kemudian turut menghubungi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, James, terkait sulitnya akses konfirmasi akibat ketidakhadiran kepala sekolah di lokasi sekolah.
“Siap bang, nanti kita tindaklanjuti,” balas singkatnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SDN 114345 Gunung Melayu belum memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait kesiapannya untuk dikonfirmasi maupun penjelasan atas sejumlah realisasi anggaran yang menjadi perhatian tersebut.
(Ricki Chaniago)
Komentar