Padangpanjang, bidikkasusnews.com – Komisi I DPRD Kota Padang Panjang menggelar Rapat Kerja (Raker) strategis untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Senin (27/7/2026) ini juga menyoroti krusialnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta percepatan penyelesaian berbagai isu tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD, Hendra Saputra, SH, didampingi Sekretaris Puji Hastuti, A.Md, serta anggota Robi Zamora, ST dan Amrizal, ST. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran eksekutif tingkat tinggi, termasuk Asisten I Setdako I Putu Venda, Asisten II Indra Gusnady, Asisten III Ade Navrita Anas, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUPR, Bappeda, Dispangtan, BPBD Kesbangpol, hingga para Camat dan Lurah se-Kota Padang Panjang.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah poin kritis yang memerlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kota, antara lain:
1. Tata Kelola ASN: Proses seleksi Sekretaris Daerah, pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi, serta penerapan Manajemen Talenta yang mengedepankan meritokrasi dalam promosi dan mutasi.
2. Regulasi Daerah: Percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peninjauan Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) agar selaras dengan aturan nasional terbaru.
3. Infrastruktur & Layanan: Tindak lanjut pembangunan Kantor Lurah Koto Katiak, penanganan banjir, serta pengelolaan Dana TKD.
Anggota Komisi I, Amrizal, ST, menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan lahan untuk Kantor Lurah Koto Katiak sebagai dasar penyusunan anggaran yang akuntabel. Sementara itu, Robi Zamora, ST, menyoroti perubahan pola tata ruang di kawasan strategis seperti Simpang Empat Ganting. Ia mendesak konsistensi penegakan aturan perizinan bangunan untuk menghindari kesan "tebang pilih" dan menjaga kepercayaan publik.
Sekretaris Komisi I, Puji Hastuti, menambahkan bahwa penambahan personel ASN dan PPNS di OPD yang kekurangan tenaga sangat diperlukan untuk optimalisasi pelayanan, termasuk peningkatan pembinaan Paskibraka dan manajemen logistik kebencanaan di BPBD.
Ketua Komisi I, Hendra Saputra, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemkot. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Melalui evaluasi ini, DPRD berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan aset daerah seperti lahan pertanian, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.
(yuli saldeng)
Komentar