Jakarta, bidikkasusnews.com - Kapolri Irjen pol Suyudi Ario Seto kepada wartawan bahwa pihaknya telah memeriksa total 28 saksi dan 6 ahli dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta tokoh bangsa lainnya.
Perihal itu disebutkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Kamis (12/11).
" Berdasarkan hasil penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli," kata Suyudi.
Mantan Kepala BNN berbintang empat itu memaparkan dan merincikan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya.
" Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal polri, 3 saksi dari provider, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan," ungkap Suyudi.
Kemudian Lanjutnya, Penyidik Bareskrim Polri juga memeriksa 6 ahli.
" Diantaranya , 2 dari ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan 4 ahli pidana. "Sementara itu 6 ahli, terdiri dari 2 Ahli ITE dan 4 ahli pidana " Lanjutnya.
Dari hasil penyidikan, Suyudi juga menjelaskan jika tim penyidik juga menyita puluhan barang bukti dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dengan jenis telepon genggam hingga modem.
" Kami juga berhasil menyita 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 ipad, 4 unit CPU, PC, Laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan " Pungkasnya.
Dalam kasus ini, Suyudi menjelaskan jika Polri awalnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH); dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).
" Dalam perkembangan kasus ini, Bareskrim juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), sebagai tersangka baru " ucapnya.
Disebutkannya jika Slamet memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.
" Atas perbuatannya, keempat tersangka " dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.
Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun " Tutupnya.
( INDRA SARAGIH )
Komentar