Serdang Bedagai, bidikkasusnews.com -Pengelola Objek Wisata Pantai Bali Lestari (BL) yang beroperasi di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menolak dikenakan atau membayar pajak daerah tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Pajak tersebut meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman, Pajak Air Bawah Tanah (ABT), PBJT Jasa Parkir, serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Bapenda Sergai) telah menyampaikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada pengelola pantai Bali Lestari (BL) untuk melakukan pembayaran pajak daerah tersebut, Namun hingga pemeriksaan berakhir, pengelola Pantai BL tetap menolak dikenakan pajak daerah.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sergai Viktor Simamora mengatakan, Pengelola Pantai BL menolak untuk membayar pajak daerah sejak September 2025 setelah terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan dalam Kawasan Hutan yang tidak dikenakan pungutan Pajak/Retribusi dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Kehutanan.
"Atas dasar tersebut, pengelola Pantai BL menolak melakukan pembayaran pajak daerah dan tidak menyampaikan laporan hasil kegiatan usahanya kepada Bapenda,. pengelola BL telah PNBP ke Kementerian Kehutanan. Jadi Bali Lestari tidak membayar pajak setelah Surat Edaran Kementerian Kehutanan tersebut terbit.sebelumnya mereka taat pajak," jelasnya kepada wartawan.di Kantor Bapenda Sergai, Selasa (10/11/2026).
Namun meskipun demikian, Lanjutnya, Pihak Bapenda tetap melakukan tagihan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
"Ini kan terkait, ada aturan dari atas. Kita kan mengikuti aturan terkait itu benar atau salah, kita gak bisa pastikan.Kalau kami kan bekerja sesuai undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Jadi, terkait pajak Bali Lestari kita sampai saat ini masih menagih,"tandasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, terkait Surat Edaran Kementerian Kehutanan tersebut, Menurutnya, PNBP adalah berbeda dengan pajak daerah. Untuk itu, Pihak Bapenda telah menyurati Kementerian Keuangan memastikan peraturan tersebut.
"Dalam surat edaran Kementerian tersebut sudah jelas ada PNBP, namun ini Pajak daerah jadi ini dua hal berbeda. Dalam hal ini kami sudah menyurati Kementerian Keuangan terkait surat Edaran ini. balasan dari Kementerian Keuangan itu sampai dengan saat ini bahwa sama sama punya hak. Secara kawasan hutan PNBP, Secara pajak daerah juga berhak, Namun dari pihak Bali Lestari mempunyai pendapat sendiri, ya kita gak gak bisa memaksa pendapat seseorang,"sebutnya.
Selain itu, Sambungnya, Bapenda juga telah menyurati Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan apakah Daerah masih berhak menagih pajak di kawasan hutan
"Jadi sampai dengan saat ini, kami sedang menunggu jawaban dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri, apakah kami tidak berhak menarik pajak lagi di kawasan hutan atau kami masih berhak,"ujarnya.
Menurutnya, PNBP yang diberikan oleh Pantai Bali Lestari kepada Kementerian Kehutanan 0,5 persen dari omzet laporan penjualan. Namun jumlah pajak ke daerah pada tahun 2025 yang tidak dibayar oleh Pantai Bali Lestari belum bisa ditentukan karena selalu berubah ubah.
"Pajak itu kan berdasarkan laporan self-assessment jadi, Kami akan menetapkan pajak ketika mereka melaporkan. Jadi setiap bulan bisa berubah ubah," Tapi kalau ingin mengetahui berapa PNBP yang dibayar oleh Pantai Bali Lestari datang saja ke Kementerian Kehutanan Sumatera Utara yang berada di Pematangsiantar," ungkapnya.
Sementara itu, Pengawas Pantai Bali Lestari, Samsul Efrizal yang akrab disapa Batak saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat teguran dan ditagih pajak oleh Dinas Bapenda Sergai, namun, pihaknya menolak bayar pajak karena telah membayar PNBP ke Kementerian Kehutanan.
"Tanggapan kami ini artinya, kalau kita dari pihak kelompok Pantai Bali Lestari ini kita taat hukum. Karena lokasi kita ini adalah daerah kehutanan, jadi kita ikut peraturan kehutanan dan membayar PNBP ke Kementerian Kehutanan. Ya otomatis kita ikut peraturan yang berlaku. Jadi kalau Bapenda Sergai memaksa kami bayar pajak, kalau ada dasar hukum dan undang undang nya yang jelas kami ikuti. Kalau kawasan hutan itu dikembalikan menjadi lahannya Pemerintah Kabupaten
berarti ya otomatis kita ikut aturan pemerintah Kabupaten"ungkapnya saat dikonfirmasi di Pantai Bali Lestari, Selasa (10/11/2026) malam sekitar pukul 19.30 WIB.
(Sofian)
Komentar