Kutacane, bididkkasusnews.com - Berdasarkan Data Dana Desa Se-Aceh Tenggara yang dikuasai oleh Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) yang di serahkan Pemerintah Daerah Melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID Utama) dari hasil menang sengketa Informasi Publik yang diputuskan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), September 2020 yang lalu, maka LSM KPK-N melakukan investigasi langsung kelapangan.
Hal tersebut disampaikan Junaidi Ketua DPC Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) Aceh Tenggara, pada Media ini, Senin (15/03) di Sekretariat Lsm KPK-N, Jalan Pasar Baru No.86 Desa Pulonas Baru, mengatakan, berdasarkan data yang kita tarik dari Pemerinta Daerah, kita turun ke Desa untuk mengkorelasikan data desa dengan fakta yang ada dilapangan, sebelum Lsm KPK-N turun ke Desa, terlebih dahulu kita layangkan surat ke Pengulu Kute/Kepala desa dan Camat setempat.
Demikian juga halnya dengan Kute Kane Lot, terlebih dahulu dilayangkan surat Klarifikasi pada Pengulu Kute/Kepala Desa dan pemberitahuan pada Camat Kecamatan Deleng Phokhkisen, baru kita turun kelapangan dengan membawa data desa, sekaligus investigasi dan konfirmasi dengan pihak terkait yaitu Pengulu Kute, atau Sekretaris Kute seandainya mereka tidak berada ditempat bisa jadi dengan Perangkat Kute/Desa dan masyarakat penerima manfaat.
Dari hasil investigasi dan konfirmasi dilapangan ternyata ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau Mark up, maka kita laporkan ke Bupati Aceh Tenggara, dan nantinya Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melakukan Audit Khusus, pada saat Audit Khusus Lsm KPK-N langsung mendampingi dan hasil Audit Khusus akan di Ekspos untuk menentukan kerugian, baik itu pertanggung jawaban maupun pengembalian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sementara yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, pungkas Junaidi.
(Noris Ellyfian S.Pd)
Komentar