Samosir, bidikkasusnews.com - Ketua DPRD Samosir Saut Martua Tamba, ST bersama Wakil Ketua Nasip Simbolon memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah dalam membahas kesiapan Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran wabah covid 19 corona, pengendalian dan penanganannya, hari ini Senin, 9-8-2021 di Gedung DPRD Kabupaten Samosir.
“Rendahnya serapan anggaran APBD menandakan manajemen Pemkab Samosir belum profesional sehingga berimplikasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat, sementara saat ini ekonomi masyarakat sangat merosot akibat efek pandemi,” tanya Saut.
Wakil Ketua, Nasip Simbolon, meminta penjelasan terkait vaksinasi, Operasi Yustisi sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas program Pemkab Samosir walaupun menggandeng instansi lain.
Satgas Covid-19 diminta memikirkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19, imbuh Nasip.
Sementara itu menurut Ketua Komisi III, Jonner Simbolon, Satgas harus mempublikasikan sumber dan besaran anggaran yang disiapkan serta dasar hukum penggunaan.
Menanggapi pertanyaan DPRD, Sekdakab Samosir sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19, Jabiat Sagala, menjelaskan bahwa realisasi anggaran APBD Samosir per 31 Juli 2021 masih 31,7%.
Pemkab Samosir mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin Rp 18 Miliar, namun belum terealisasi; dan Rp 2,6 M (5,4% dari anggaran) sudah terealisasi untuk penanganan Covid-19.
“Berikut beberapa kegiatan yang sudah terserap sejak Januari 2021, yaitu operasi Mantap Praja Rp 581 juta, terealisasi Rp 317 juta. Operasi Yustisi Rp 792 juta, Operasi Ketupat dan Pasca Lebaran Rp 212 juta,” jelas Sekdakab.
“Adapun dasar hukum penggunaan anggaran penanganan Covid-19 adalah berdasarkan peraturan pemerintah Pusat,” ujarnya.
(Bastian Simbolon)
Komentar