Wakil Ketua DPRD Kota Medan Dukung Usulan DHD 45

Rajudin Sagala: Saya Dukung Nama Pahlawan Untuk Jalan Di Kota Medan

Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala mendukung usulan Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Sumut menabalkan nama pahlawan nasional jadi nama jalan.

Dukungan ini disampaikan Rajudin saat menerima audiensi para pengurus DHD 45 Sumut didampingi anggota DPRD Medan Dedy Akhsyari Nasution di ruang kerjanya, Senin (7/2/2022).

Adapun 2 nama pahlawan nasional yang diajukan, Mr Teuku Muhammad Hasan dan Mr Sutan Muhammad Amin Nasution untuk dijadikan nama jalan di Kota Medan. 

Pengurus DHD 45 yang dipimpin Ketua I DHD 45 Sumut Brigjen TNI (Purn) dr Harry Yusmanadi, didampingi  Sekretaris Umum Dr Eddy Syofian,M.AP,  Ketua II Drs.Sanggam Hutagalung,MM,  Ketua IV Dra Hj. Risnawaty Dartatik Damanik, Bendahara Vivi Savitri,Sekretaris  II , DraNina Karina,M.AP,  Sek III  Drs Anshari Tarigan, Ketua Bid Organisasi Usman Rambe, Kaset Harun Al Rasyid. Turut serta Wakil Ketua DHC45 Medan Aulia Lukman Hakim.dan Sekretaris DHC45 Supriadi menyerahkan dokumen sebagai bahan pertimbangan DPRD Medan.

"Saya nilai ini permohonan yang sangat wajar. Saya juga mengapresiasi DHD 45 Sumut karena menghargai pahlawan Nasional. Mengenai usulannya akan segera kami bahas dan melanjutkan ke eksekutif sehingga menjadi skala prioritas," sebut Rajudin yang didampingi Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong saat menerima audiensi DHD 45 Sumut.

Ditambahkan Rajudin, pihaknya pun berharap agar eksekutif dapat mengkaji nama pahlawan lebih tepat ditabalkan untuk nama jalan yang mana. "Tentu akan disesuaikan dengan kapasitasnya sebagai Pahlawan Nasional," terang Rajudin.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Medan Rudianto Simangunsong juga sangat mendukung usulan ini dan mengajak DHD45 untuk mengawalnya terus.

Sedangkan anggota Komisi IV Dedy Asykari Nasution ST dari Fraksi Gerindra menyebut bahwa dengan penabalan nama pahlawan kemerdekaan sebagai nama jalan akan menjadi warisan agar memori sejarah bangsa untuk generasi muda tidak hilang.

"Saya lebih prioritaskan pengusulan nama pahlawan nasional daripada nama tokoh lain," kata Dedi.

Sebelumnya Ketua I Brigjen TNI Purn dr Harry Yusmanadi menyatakan DHD45 sudah tiga kali mengajukan usulan nama jalan tersebut ke Pemko Medan (masa Walikota T Dzulmi Eldin- Akhyar Nasution) namun belum ada tindak lanjutnya. 

Oleh karenanya melalui proses tahapan pengajuan kepada DPRD, diharapkan usulan ini dapat ditindaklanjuti. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,"  ujar Purn TNI kesatuan Kopassus itu.

Ditambahkan Harry, jasa Mr.Teuku Muhammad Hasan cukup dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau lah yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan yang baru bisa dilaksanakan pada 6 Oktober 1945 di Lapangan Merdeka Medan dibawah tekanan Belanda dan sekutu yang sudah masuk ke Kota Medan.

"Lapangan Merdeka Medan sebagai saksi tapak proklamasi kemerdekaan," ujarnya seraya menyebutkan Teuku Muhammad Hasan pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi menteri dan peletak dasar pemerintahan di Provinsi Sumatera.

Sementara itu Mr Sutan Muhammad Amin Nasution Gubernur Sumatera Utara pertama dan ketiga. Beliau banyak jasanya dalam menata pemerintahan Sumatera saat mulai berkedudukan  di Pematang Siantar hingga Kota Medan.

H Rajuddin Sagala SPdI Minta Pemko Medan Rutin Operasi Pasar

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Rajudin Sagala SPdI mengharapkan, Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Perdagangan Kota Medan melakukan operasi pasar (OP) khusus minyak goreng (Migor) dengan tujuan menertibkan harga di pasaran agar tidak terlalu melonjak seperti saat ini.

“Selain Migor, Pemko Medan supaya memberikan subsidi harga kebutuhan pokok lainnya seperti contoh saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Pemko memberikan subsidi. Dengan demikian, masyarakat saat membeli bahan kebutuhan pokok tersebut harganya terjangkau. Artinya, beban masyarakat terbantu dengan subsidi yang diberikan Pemko Medan itu,” kata Rajuddin Sagala, dikutip Selasa (25/1/2022).

Disamping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini juga berharap pemerintah pusat menekan harga Migor supaya secara nasional merata. “Jika hal ini dapat dilakukan maka keluhan masyarakat terutama para emak-emak tidak terjadi. Kita berharap keluhan masyarakat sekarang ini terutama masalah Migor dapat dihilangkan,” ujar politisi dari PKS ini.

Kemudian, lanjutnya lagi, pemerintah pusat maupun daerah segera mungkin melakukan peninjauan ke pabrik-pabrik minyak goreng untuk memastikan apakah ada penimbunan atau tidak. “Kita tidak mau para spekulan melakukan penimbunan Migor hanya untuk kepentingan pribadi. Sementara, masyarakat ‘menjerit’ melihat harga Migor dipasaran melonjak tinggi,” sebutnya.

Maka dari itu, sambungnya, diminta aparat dari tingkat Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah dan Camat jika menemukan adanya penimbunan segera melaporkannya kepada kepolisian untuk diambil tindakan secara hukum. “Bicara soal penimbunan tidak ada istilah kompromi, harus tindak secara hukum agar ada efek jerah,” tandasnya.

Sementara, Nining Zahara mengaku penduduk Kecamatan Medan Tembung ketika dimintai komentarnya seputar harga Migor saat ini mengatakan, agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan supaya harga Migor turun. “Saat ini harga Migor curah Rp 18.500 per kilo di grosir,” ujar Nining.

Hal senada juga dikatakan Roni penduduk Sei Mencirim. Selain Migor, harga telor pun naik. Per butirnya dari Rp 1.500 menjadi Rp 1.800 per butir. “Pokoknya, kita mau pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok ini agar tidak berlarut-larut,” pintanya. (Adv/Ayu)

Artikel Terkait

Advetorial|Berita|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya

 


 

VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami