Jakarta, bidikkasusnews.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik dan Quick Respon Code Indonesia Standard (QRIS) antarnegara.
“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Hal ini bukti bahwa negara kita Indonesia mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibilang ekonomi yang artinya kita ini tak ketinggalan,” kata Jokowi dalam acara Launching KKP domestik dan QRIS antarnegara secara live streaming, Senin (29/8/2022).
Penekanan tombol tanda peresmian penggunaan KKP domestik dan QRIS antarnegara, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ferry Warjiyo.
Presiden meminta Bank Indonesia bersama perbankan agar dapat mendampingi dan mengawal bersama kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) untuk segera masuk ke sistem tersebut, sehingga terjadi kecepatan berbayar.
“Kartu kredit ini mestinya begitu berkoneksi langsung bayarnya masuk ke rekening kita,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo bersama Bank Indonesia meresmikan KKP dan QRIS Antarnegara. (Foto : Istimewa)
Presiden juga menyinggung koneksitas QRIS dapat terhubung antarnegara, tentunya dalam mempermudah UMKM dan kepariwisataan .
“QRIS pun saya minta agar bisa dikoneksikan antar negara, sehingga mudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita, dengan negara lain baik dengan Thailand dan semua negara Asean kita harap terjadi efesiensi dan kita tak hanya menjadi pasar, tak menjadi pengguna, tapi kita memiliki aplikasi yang bisa nantinya pengguna semakin banyak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur BI, Perry Wajiyo mengatakan, peluncuran KKP domestik ini dilakukan secara cepat dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan dengan perbankan, OJK dan juga dengan bank negara khususnya dengan Bank Mandiri, BRI dan BNI.
“Sebentar lagi KKP domestik ini akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang pemprosesannya dilakukan secara domestik,” kata Perry Warjiyo.
Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arah Presiden RI Jokowi menyambungkan sistem pembayaran Indonesia ke dunia, mulai dari Asean pada Mei 2022 lalu.
"Kami sudah berkumpul 5 (lima) Gubernur Bank Central yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapora dan Philipina. Ini sudah berkomitmen untuk menggabungkan sistem pembayaran,” ungkapnya.
Hari ini, mulai full implementasi dengan Thailand QR Thailand dan QR Indonesia sudah diujicobakan dan juga mulai hari ini implementasi penuh sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah dapat menggabungkan QR.
“Malaysia sudah kami ujicoba sejak Januari (2022), Singapura saat ini terealisasi untuk tanda tangan dalam waktu dekat di 5 negara, kami bisa finalisasi sistem pembayaran dengan pelayanan mata uang lokal, sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nominal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan, menekankan bahwa perkembangan KKP domestik sebagai bentuk implementasi Inpres (Instruksi Presiden) nomor 20 tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non tunai, belanja barang dan jasa pemberitahuan dan daerah.
“Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan terkait data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi kembali ke negeri kita,” pungkasnya. (Red)
Komentar