TANJUNG BALAI, Bidikkasusnews.com - Sebuah spanduk yang terbentang dan terpasang sejak kemarin di depan Kejaksaan Negeri ( KEJARI ) Tanjung Balai di jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjung Balai menjadi perhatian awak media.
Pasal nya spaduk tersebut isi nya dari Aktivis Mahasiswa yang menamai diri nya dengan Gerakan Tangkap Korupsi ( Gertak ) Sumut mendesak Kejari Tanjung Balai menyegerakan mengusut tuntas adanya dugaan korupsi.
meminta agar Kejari Tanjung Balai menyegerakan untuk mengusut tuntas adanya Dugaan Korupsi yang terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018 – 2021.
Saufi Satria selaku ketua Gertak Sumut saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, jika pihak nya mendesak kejari Tanjung Balai segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Barang dan Jasa di tubuh DPK tersebut.
Saufi juga berharap dalam pengungkapan kasus ini jangan ada main mata antara pejabat mantan Kadis berinisial HD beserta Bendahara nya yang berinisial AL dengan Pihak Kejari.
Saufi juga mengatakan jika tuntutan pengusutan kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini tidak hanya diarahkan kepada Kejari Tanjung Balai saja.
" Gertak juga akan mendesak Komisi III DPR RI, BPK RI dan Kejagung RI untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dengan transparan untuk menjadi terang benderang " Ujarnya.
" Sebagai pemuda dan Mahasiswa di kota Tanjung Balai ini, kami tidak akan pernah membiarkan pejabat di Kota ini dengan leluasa melakukan korupsi, dan Ini akan terus kami suarakan dengan lantang,” Pungkasnya.
Terpisah saat di konfirmasi Kepala Kejari Tanjung Balai Rufina Br Ginting, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen, Andi Sahputra Sitepu, SH mengatakan, jika kasus dugaan korupsi di DPK Kota Tanjung Balai sudah memasuki tahap penyidikan dan sedang dalam penghitungan nilai kerugian negara di BPK Provinsi Sumut.
Untuk saat ini, Terang Andi Sitepu jika kasus adanya dugaan korupsi di DPK sudah di tangani Pidsus.
" Dan informasi terakhir yang saya terima, saat ini masih dalam proses penghitungan kerugian negara di BPKP Sumut " Beber andi ( Senin, 02/09).
( INDRA SARAGIH, SE )
Komentar