Jambi, bidikkasusnew.com - Terkait penolakan Program Tapera dari masyarakat baik itu Buruh maupun Mahasiswa direspon pemerintah dengan menunda pemberlakukan Tapera, dan mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria, SE, M.Hum
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria yang membidangi bidang kesejahteraan mengatakan, sejatinya program Tapera yang digagas Pemerintah tersebut tujuannya cukup baik, terutama bagi daerah yang baru berkembang mengingat banyak tenaga kerja kita, baik itu swasta, ASN, PPPK dan Honorer yang belum memiliki rumah. Dan kita berharap program ini dapat membantu masyarakat kbudusnya pekerja agar dapat memiliki rumah tetapi program ini harus dikaji lagi regulasinya, jumat (7/6/2024).
“Jika program ini tetap berjalan yang harus digaris bawahi tetap, harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait regulasinya. Karena beda wilayah beda pula harganya tergantung Nilai tanahnya, “ ujar Fadli Sudria.
Fadli Sudria juga mengatakan, Peranan Bank Daerah sangat penting karna Bank Daerah banyak mengakomodir gaji para ASN dan PPPK dan jangan Bank PusT saja yang mengakomodir.
“yang utama perbankan juga harus berperan, terutama bank Daerah jangan Bank Pusat saja yang mengakomodir. Sementara bank daerah banyak mengakomodir gaji para ASN dan PPPK, “ jelasnya.
Terkait penundaan wacana tersebut oleh Pemerintah, menurut Fadli, tentu Pemerintah harus melakukan pematangan dan pengkajian ulang terkait regulasinya.
“Regulasi yang perlu dikaji ulang adalah, bagaimana para pekerja swasta dan perusahaan. Sampai saat ini masih banyak pensiunan pensiunan PTPN yang menempati rumah murah dan sampai memiliki cucu mereka masih tinggal disana (contoh di kerinci), “ Imbuhnya.
Ditempat terpisah Budi Yako Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Partai Gerindra dapil Kota Jambi juga memberikan tanggapapan terkait Program Tapera.
Budiyako menilai harus ada perencanaan yang matang dan sebaiknya disosialisikam terlebih dahulu.
" Ada baiknya setiap program yang mau diterapkan apapun judulnya termasuk Tapera, disosialisasikan terlebih dahulu, daripada nanti dibatalkan lagi sehingga kelihatan kinerja pemerintah terkesan kurang perencanaan yang matang, “ ujar Budiyako.
Budiyako berharap pemerintah tidak membuat kebijakan atau program yang dapat membuat masyarakat merasa terbebani, sehingga program tersebut justru menjadi problem bagi masyarakat.
“Kita ketahui belum lama ini juga ada kebijakan kenaikan UKT bagi masyarakat yang mau masuk PTN, dan tentunya harus dikaji terlebih dahulu dampaknya bagi masyarakat kecil, manakala gaji mereka harus dipotong lagi dan ini sangat membebani “ pungkasnya.
(Arf)
Komentar