Padangsidimpuan, bidikkasusnews.com – Rencana aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara pada Senin, 25 Agustus 2025, oleh Aliansi Masyarakat Kota Padangsidimpuan, semakin memanaskan situasi. Aksi ini dipicu oleh dugaan lambatnya penanganan kasus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang menyeret nama seorang anggota DPRD Padangsidimpuan periode 2024-2029, atas nama Bakti/Bakti Simanjuntak/Baktiar Simanjuntak.
Aliansi Masyarakat Kota Padangsidimpuan, yang menggelar aksi damai di Mapolda Sumut, menuntut agar Polda segera menangkap dan memproses hukum Bakti/Bakti Simanjuntak/Baktiar Simanjuntak, yang diduga terlibat dalam kasus perjudian dan berstatus DPO. Mereka juga mendesak agar oknum polisi yang diduga melindungi atau menghambat proses hukum segera diperiksa secara transparan.
Sementara itu, Mahmud Nasution, melalui surat pemberitahuan unjuk rasa (UNRAS) terpisah, juga meminta Kapolda Sumut untuk mempercepat penyelidikan kasus DPO nomor 388/Pid.B/2022/PN Psp atas nama Bakti/Bakti Simanjuntak/Baktiar Simanjuntak dengan memeriksa saksi-saksi yang diajukan. Nasution bahkan mengancam akan menginap di Mapolda Sumut dengan mendirikan kemah jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sorotan utama adalah dugaan bahwa DPO pada perkara nomor 388 dan 318 sudah terlalu lama bebas berkeliaran di Kota Padangsidimpuan, yang menimbulkan keresahan dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan seorang anggota DPRD aktif. Masyarakat mempertanyakan, benarkah yang bersangkutan adalah mantan DPO Polda? Jika benar, bagaimana bisa seorang DPO terpilih menjadi wakil rakyat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong kedua kelompok masyarakat untuk turun ke jalan dan menuntut kejelasan dari pihak kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Sumatera Utara terkait rencana aksi unjuk rasa tersebut maupun status dari Bakti/Bakti Simanjuntak/Baktiar Simanjuntak. Masyarakat menantikan respons cepat dan konkret dari pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti tuntutan yang diajukan, demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan perwakilan rakyat.
(T.Hendri.H.Sihombing)
Komentar