Padang, bidikkasusnews.com - Memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Solok terus memfokuskan langkah pada penguatan aspek teknis dan administrasi bantuan, melalui koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (28/01/2026), di Kantor BPBD Sumbar.
Dihadiri Wabup Solok H. Candra, S.H.I, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul, S.Sos beserta jajaran. Rombongan diterima Kalaksa BPBD Sumbar Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M, bersama Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab.
Wabup H.Candra menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh proses bantuan pascabencana berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor krusial agar pengajuan bantuan tidak terhambat di tingkat pusat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah. Ditambah lagi bahwa data pengusulan bantuan untuk daerah terdampak akan segera ditindaklanjuti oleh BAPPENAS.
Kalaksa BPBD Sumbar Erasukma Munaf menyebutkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup huntap, tetapi juga rencana bantuan rumah ibadah terdampak, pembangunan jembatan gantung, serta kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya.
“Koordinasi dan kebersamaan menjadi kekuatan kita di Sumatera Barat. Ini yang membuat proses penanganan bencana lebih cepat dan respon pusat juga cepat, karena laporan dan komunikasi berjalan dengan baik,” kata Erasukma.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak, terutama dalam menyiapkan data teknis dan proposal bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sinkronisasi antar OPD mutlak diperlukan agar proses rehab rekon bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Khairul menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi pijakan awal untuk menindaklanjuti pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB, sekaligus memastikan daerah memahami mekanisme teknis penerimaan bantuan.
Pertemuan tersebut mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam fase pascabencana untuk mempercepat bantuan, sekaligus membangun kesepahaman agar pemulihan berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
(Yem)
Komentar