PADANG, Bidikkasusnew.com – Penguatan sinergi dalam pelaksanaan kesamsatan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Pengawasan Daerah dan Fungsi Teknis Lalu Lintas Polda Sumbar Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Padang, Rabu (26/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat, Al Amin, S.Sos., M.M., hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi terkait penguatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat.
Al Amin menyampaikan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan perlu didukung dengan tertib administrasi kendaraan serta sinergi antarinstansi yang tergabung dalam Tim Pembina Samsat.
Menurutnya, keabsahan registrasi kendaraan dan ketertiban administrasi memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB.
“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber PAD yang manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik di Sumatera Barat,” ujar Al Amin.
Ia juga menyampaikan pentingnya dukungan fungsi teknis lalu lintas dan pengawasan dalam pelaksanaan pendataan, verifikasi, serta peningkatan kepatuhan pajak kendaraan di lapangan.
Selain itu, dalam pemaparan tersebut turut dibahas pengembangan layanan berbasis digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pengembangan KIOSK Samsat dan sistem pembayaran non-tunai menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses serta kualitas pelayanan perpajakan kendaraan.
Penguatan layanan digital juga perlu didukung dengan validasi data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident) oleh Ditlantas Polda Sumbar, sehingga data kendaraan dapat digunakan secara lebih optimal dalam mendukung pelayanan dan pengawasan.
Sinergi antara Bapenda Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar dan PT Jasa Raharja melalui Tim Pembina Samsat diharapkan terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan.
Melalui koordinasi dan kerja sama lintas instansi tersebut, pelayanan kesamsatan diharapkan semakin efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan PKB untuk menunjang pembangunan daerah.
(Delco)
Komentar