Kabupaten Solok, Bidikkasusnews.com – Pantas dicurigai, bahwa lima paket proyek bernilai ratusan juta pada SMA Negeri 2 Gunung Talang, di Kabupaten Solok yang semestinya sudah makanan proyek ‘Tender’, tahu-tahu kesemuanya malah dijadikan Swakelola. Untuk pengerjaan Swakelola, dikelola pula oleh pihak Sekolah. Seperti diketahui, background pihak sekolah adalah seorang guru dengan jebolan akademik sarjana pendidikan, oleh pihak Dinas Pendidikan Sumatera Barat, disuruh untuk mengelola pekerjaan proyek. Padahal seperti diketahui, untuk proses belajar mengajar, itulah para guru, sementara untuk pekerjaan pembangunan proyek, adalah para insinyur tekhnik sipil. Bak kata orang bijak, berikanlah pekerjaan kepada ahlinya. Nah, apabila sebuah pekerjaan Swakelola diurus oeh seorang guru atau kepala sekolah atau para guru-guru, niscaya akan abai dalam urusan pendidikan dan tidak focus dalam proses pengajaran, karena sudah tumpang tindih beraroma proyek yang berujung fee penambah keuangan pendapatan. Dan lagi, apabila pekerjaan dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Demikian fatwa bijak yang ternukil.
Sekarang mutu apa yang hendak diiwujudkan, sementara pemikiran seorang guru dan kepala sekolah juga terkuras dalam urusan proyek pengerjaan bangunan. Karena oleh pihak pimpinan dari Dinas Pendidikan Sumbar yang memberi kewenangan. Apalagi ketika pihak LSM dan wartawan sebagai kontrol sosial yang mendatangi dan menanyai sejumlah proyek Swakelola yang tengah dikerjakan SMAN 2 Gunungtalang, otomatis kepala sekolah dan guru yang ditanya, seakan tidak nyambung. Karena sudah dipastikan jawabannya secara umum, karena berbicara tekhnis, sudahlah bukan di bidanganya.
Menurut Hendrinas, salah seorang pekerja tekhnis sipil, yang sudah biasa mengelola proyek, dan sudah sering mengerjakan pembangunan sekolah SMA dan termasuk pengalamannya mengerjakan SMA 2 Sumbar di Kabupaten Solok, ia menyebut, dari berbagai kegiatan yang sedang dikerjakan di SMAN 2 Gunungtalang, itu sudah merupakan makanan proyek tender. “Masak iya, pekerjaan bangunan labor senilai Rp460 juta di Swakelolakan juga, itu sudah makanan tender itu”,timpalnya. Dijelaskan, dulu pengalamannya ketika awal pembangunan SMA 2 Sumbar, banyak kegiatan pembangunan, tapi namanya disebut paket-paket. Misal paket A mengerjakan bangunan ini oleh CV ini, dan paket B dikerjakan kontraktor ini dengan nilai pagu dana segini. “Dan papan plang proyek itu, terletak di masing-masing bangunan, dan bukan seperti ini yang pajang, seperti diperbaris-bariskan”,ungkapnya heran.
Sebetulnya saran Hendrinas yang tergabung di organisasi konstruksi ini, pihak Dinas Pendidikan Sumbar selaku pemilik kegiatan yang bersumber dari dana DAK, semestinya menyerahkan ke pihak professional yaitu perusahaan di bidang konstruksi. Artinya selain para kontraktor yang professional di bidangnya bisa hidup, mereka pun membayar pajak ke Negara. Dan pihak sekolah tidak perlu mengurus dan memikirkan proyek lagi, dan cukup fokus mencerdaskan anak didik. “Sekarang kita jadi risau, takok kita (kerjaan kita-red) juga dikerjakan oleh pihak dinas pendidikan melalui para guru, sementara kita para kontraktor tidak bisa mengajar pula di SMA, karena bukan kompetensi kita”,kilahnya sembari menyebut dunia tidak adil dan menuduh komunitas pendidikan tadi rakus disaat mengurus proyek yang bukan kompetennya.
(tim)
.jpeg)
Komentar