Deli Serdang, bidikkasusnews.com - Sekitar 100 orang warga melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Deli Serdang, Kamis (15/5/2025).
Aksi yang dilakukan terkait penerimaan pegawai honorer baru di Sekretariat DPRD Deli Serdang untuk periode 2024-2025.
Massa yang mengatasnamakan Perisai Keadilan Nasional menduga honorer di DPRD Deli Serdang bisa terus bermunculan karena ada praktek jual beli SK honorer.
Aksi dilakukan dengan membawa spanduk dan beragam poster yang bertuliskan kecaman adanya penerimaan honorer baru.
Dianggap penerimaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang ada.
Untuk itu mereka menolak kejadian penerimaan pegawai honorer terus berlanjut di Sekretariat DPRD.
"Kami meminta untuk mengeluarkan pegawai honorer yang masuk tahun 2024-2025 karena melanggar UU nomor 20 tahun 2023 dan surat Edaran Bupati Deli Serdang yang tidak boleh membolehkan pengangkatan pegawai honorer tahun 2024-2025," ujar salah satu koordinator aksi, Ika.
Ada sekitar 1 jam lamanya massa berada di kantor DPRD Deli Serdang.
Di depan pintu gerbang pintu masuk massa menyampaikan aspirasinya dengan alat pengeras suara.
Namun saat itu yang mendengarkan lebih banyak pihak kepolisian dan staf-staf honorer.
Massa pun sempat marah-marah karena aksi yang dilakukan tanpa ada diterima oleh satupun anggota dewan.
Saat itu pejabat yang menemui hanya Kasubag Umum, M Ikhsan.
Massa pun sempat menolak untuk diajak diskusi karena hanya mau untuk diterima dewan.
Sementara itu pejabat lain juga tidak berada di tempat.
Kepada massa Ikhsan pun sempat menyampaikan dewan saat ini sedang berada di luar kota.
Perdebatan pun sempat terjadi karena massa tidak percaya dengan apa yang disampaikannya.
Massa mengira banyaknya mobil yang terparkir di halaman kantor DPRD adalah milik para anggota dewan.
"Itu banyak mobil kemana kalian woi. Jangan pas Pemilu saja kalian dewan menemui kami. Kondisi kami seperti ini kalian tidak ada satupun yang muncul. Keluar kalian," teriak massa.
Pihak kepolisian juga sempat membantu untuk menjembatani.
Kapolsek Lubuk Pakam, AKP Rusdi berulang kali berkordinasi dengan pegawai Sekretariat DPRD mengusahakan agar ada yang bisa menemui massa.
Ia tidak mau kalau massa kemudian berbenturan dengan mereka karena tidak ada yang menerima aspirasi.
Saat itu para staf DPRD pun menelponin pimpinannya masing-masing dan mengupayakan agar bisa datang ke kantor secepatnya menemui massa.
Para staf menyebut pejabat-pejabat yang ada di Sekretariat DPRD pada keluar kantor dan berada di Hotel Prime Batang Kuis.
Disebut-sebut ada pelaksanaan kegiatan assesmen pejabat eselon II Pemkab di tempat ini.
Karena ditunggu-tunggu tidak juga datang selanjutnya massa pun berelus dada dan meninggalkan kantor DPRD dan pindah melakukan aksi di kantor Bupati Deli Serdang.
Massa kecewa mengapa tidak ada satupun dewan yang mau menerima mereka padahal surat akan aksi sudah dikirimkan beberapa hari sebelumnya.
Persoalan tenaga honorer di kantor DPRD Deli Serdang terus menjadi polemik.
Bupati dr Asri Ludin Tambunan sudah sempat memberi arahan agar tenaga honorer yang masuk 2024-2025 di PHK di seluruh OPD termasuk di Sekretariat DPRD Deli Serdang.
Sementara beberapa dewan ada saja yang membawa anggota baru dan meminta untuk dijadikan tenaga honorer baru menggantikan honorer lama yang sempat dibawa oleh anggota dewan periode sebelumnya.
Terkait masalah ini Bupati pun sudah menonaktifkan Sekwan, Binsar Sitanggang pada pekan lalu.
Penonaktifan dilakukan karena arahan yang diberikan Bupati belum dijalankan oleh Sekwan.
(Supraptto)
.jpeg)
Komentar