Bandar Lampung, bidikkasusnews.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M. Nurullah RS Minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung Segera Audit Proyek Tambal Sulam jalan nasional Bandar lampung -Pesisir Barat diduga kuat rugikan negara puluhan miliar.
Ketum PWDPI juga mengkhawatir terkait kondisi jalan nasional yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Pesisir Barat, diduga buruknya kualitas proyek tambal sulam yang dilakukan, yang dinilai tidak memberikan solusi jangka panjang dan bahkan menimbulkan masalah baru bagi pengguna jalan.
"Kondisi jalan ini sungguh memprihatinkan. Banyak titik yang telah dilakukan perbaikan tambal sulam, namun hanya bertahan kurang dari sebulan saja sebelum lubang kembali muncul," ujar M. Nurullah RS, saat melakukan pemantauan mudik pulang kampung pada Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Selain itu, ia juga mengkritik praktik pengupasan aspal (milling) yang sering dibiarkan terbuka terlalu lama tanpa penanganan lanjut. "Hal ini sangat membahayakan, terutama bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Tanpa penanda yang jelas, lubang yang terbuka bisa menjadi sumber kecelakaan," tegasnya.
Beberapa titik kerusakan kritis yang sering dilaporkan antara lain di Lintas Barat, Pesawaran hingga wilayah Pringsewu. Kerusakan di lokasi-lokasi tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Meskipun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung telah melakukan upaya penutupan lubang, namun kendala seperti intensitas hujan yang tinggi dan tingginya volume kendaraan, terutama truk angkutan barang, membuat jalan cepat rusak kembali diduga akibat rendahnya kualitas bangunan proyek.
"Kita menyadari bahwa ada faktor alam dan beban lalu lintas yang menjadi tantangan. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memberikan perbaikan yang berkualitas," kata M. Nurullah RS. Ia mengimbau pihak terkait khususnya KPK dan Kajagung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perbaikan jalan dan meningkatkan standar kualitas kerja.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Lampung dan BPJN Lampung telah merencanakan peningkatan perbaikan jalan yang lebih masif dan berfokus pada kualitas yang lebih baik mulai Maret 2026.
Selain itu, pemerintah provinsi juga telah menetapkan kebijakan untuk menggunakan material beton rigid mulai tahun ini sebagai upaya untuk mengakhiri kerusakan jalan berulang dan mengurangi beban perawatan jangka panjang.
"Mari kita dukung upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas jalan ini. Namun, kita juga harus terus melakukan pengawasan agar proyek yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," pungkas M. Nurullah RS.
(M. Yusuf Harahap /Humas DPP PWDPI)
Komentar